Fungsi & Peran Direksi






Tata Tertib

Tata Tertib Direksi dituangkan dalam Keputusan Direksi No KD-37/029/CS-DIR tanggal 25 Juli 2013  tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Danareksa (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi nomor KD-38/025/DIR  tanggal 6 Agustus  2014.  Pedoman Tata Tertib Direksi ini antara lain mengatur tentang :

Jumlah, Komposisi, Kriteria dan tentang  Independensi Direksi.

Hubungan keluarga Direksi dan Dewan Komisaris

Rangkap Jabatan Anggota Direksi

Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi

Tata cara Pelaksanaan rapat Direksi

Bentuan Kepentingan

Program Pengenalan Perseroan, Etika Kerja dan Waktu Kerja Direksi

Ketentuan Cuti dan Direktur Pengganti

Tugas dan Wewenang

Sesuai dengan pasal 11 Anggaran Dasar PT Danareksa (Persero), yang telah dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 71 tanggal 3 September 2010; Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi adalah seperti tersebut dalam ulasan di bawah ini.

Tugas Direksi

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

 

Wewenang Direksi

Menetapkan  kebijakan  kepengurusan Perseroan.

Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu darl Rapat Umum Pemegang Saham.

Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang­ undangan yang berlaku.

Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan.

Meiakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadllan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

 

Kewajiban Direksi

Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.

Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.

Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi.

Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggung-jawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.

Menyusun    Laporan  Keuangan  berdasarkan  Standar   Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.

Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan disahkan, serta laporan mengenai hak-hak Perseroan yang tldak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan  piutang,

Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai  Laporan Tahunan.

Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.

Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi  Manusia.